Satgas Anti SARA Bentukan Polri di Pilkada, untuk Siapa?

Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian | foto: tribunsolo


MUSTANIR.COM, Kepala Polri Jenderal Polisi Tito Karnavian di Rupatama Mabes Polri Jakarta mengatakan, pihaknya berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum selama proses Pilkada Serentak 2018, terutama politik uang yang sudah dianggap suatu kebiasaan menjelang pesta politik.

Ia menyadari bahwa masih banyak anggota masyarakat yang kesadaran demokrasinya rendah sehingga terbuka dengan politik uang tersebut. Karena itulah, Polri membentuk satuan tugas politik uang yang berjalan sejak pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). (KOMPAS.com/11/1/2018).

Kemudian menyusul Kapolri mengumumkan kembali bahwa Polri juga akan membentuk satgas anti-SARA. Satgas ini masih dalam tahap perumusan. Menurut Tito, satgas yang juga bernama Satgas Nusantara itu nantinya akan mencegah potensi isu-isu provokatif di masyarakat, sebagaimana terjadi pada pilkada sebelumnya. “Yang paling utama langkah preventif, yaitu mengajak stakeholder masyarakat yang peduli pilkada damai untuk bicara dan suarakan damai dan menghindari isu provokatif dan bisa memanaskan situasi, yang bisa memecah belah bangsa,” katanya.

Tito juga meminta semua elemen bangsa bergerak untuk menyuarakan pilkada damai. Termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat yang dipandang oleh publik. Kampanye untuk mendinginkan suasana juga dilakukan melalui media sosial. Jika ada pelanggaran hukum, maka Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri akan menindak. “Kerja sama juga dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber Nasional, kita semua akan sinergi lakukan patroli,” kata Tito.

Sementara itu, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, tindakan yang masuk ranah satgas anti-SARA ini antara lain ujaran kebencian dan mendiskriminasi SARA, baik di dunia maya maupun lewat spanduk, baliho, dan penyampaian verbal. “Siapa pun yang melihat bisa menurunkan (spanduk) apabila mengandung SARA. Siapa pun kita minta lebih aware, peduli terhadap lingkungan,” kata Martinus.

Sama dengan satgas politik uang, nantinya satgas anti-SARA juga akan berkoordinaai dengan sentra Gakkumdun karena muara penegakan hukum ada di sana. Personel Polri juga akan mengikuti pelatihan khusus agar lebih menguasai ruang lingkup mereka dalam penegakan hukum jelang pemilu. “Selain tambah personel, juga dengan tambah kemampuan SDM. Pelatihan banyak dengan koordinasi dengan Kemenkominfo, KPU, dan PPATK supaya mereka tambah pengetahuan,” kata Martinus.

Di media sosial, satgas akan menindak admin-admin akun tidak resmi yang melakukan tidak pidana tersebut. Sementara itu, jika pelanggaran dilakukan pemegang akun resmi milik tim sukses pasangan calon, penanganannya dilakukan Bawaslu.(m.detik.com/10/1/2018).

Dari fakta diatas jelas kita melihat adanya dua kewenangan yang sama yaitu satgas anti SARA dengan Badan Siber Nasional milik Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemeninfo), hanya untuk mengantisipasi munculnya hal yang sama yaitu kemungkinan munculnya politik anti pemerintah. Politik Belah bambu menjadi cara terfavorit penguasa saat ini untuk membenturkan agama (baca: Islam) dengan politik ala Demokrasi.

Mereka berupaya sedemikian rupa agar rumusan-rumusan aturan yang terkait upaya pembelokan kebangkitan pemikiran Islam itu diterima masyarakat dengan dibenturkan kepada isu SARA semisal tolak pemimpin kafir dan sebagainya. Hal ini menunjukkan kebatilan sistim Demokrasi yang makin jelas tak terbendung lagi. Bahwasannya sistim yang diangan-angankan mampu membawa kepada munculnya pemimpin yang amanah dan tumbuhnya perdamaian dalam perhelatan suasana perpolitikannya adalah Utopis! Wallahualam bishowab.

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih, Ibu Rumah tangga dan Pegiat Medsos

Categories