PGRI: Jokowi Tidak Punya Niat Baik Kepada Guru Honorer

Didi Suprijadi. rmol.co

MUSTANIR.COM – Sikap Presiden RI, Joko Widodo yang tidak menerima perwakilan dari puluhan ribu guru honorer yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana beberapa waktu lalu disesalkan. Jokowi pun dinilai tidak punya niat baik.

Effendi Simbolon Kecewa Jokowi Tidak Angkat 1,2 Juta Guru Honorer Jadi ASN
Cari Solusi, Darmayanti Bersama Ratusan Honorer Di Deli Serdang Gelar Diskusi
Nasib Guru Honorer Harus Diprioritaskan

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Didi Suprijadi mengatakan, padahal para guru hanya meminta pemerintah memberikan kejelasan atas nasib mereka.

“Ini agak dilema juga bagi kami di guru karena sekian banyak guru honorer, sampai tiduran di depan Istana tapi tidak digubris, ada yang jalan kami long marc sampai Istana juga enggak diterima,” sesalnya dalam diskusi bertajuk ‘Vokasi dan Ironi Pendidikan di Era Milenial’ di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11).

Hadir sebagai salah satu pembicara dalam diskusi tersebut, politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon. Kepada anak buah Megawati Soekarnoputri ini, Didi pun berharap agar harapan para guru honorer untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) segera disampaikan ke Jokowi.

“Mudah-mudahan Pak (Effendi) Simbolon akan membuka hati (Jokowi) ini,” harapnya sembari menekankan Effendi merupakan seorang politisi dari partai pendukung pemerintah yang selalu membela kepentingan para guru dan guru honorer.

Menurut Didi, dari 1,2 jutaan guru honorer, tidak sedikit yang sudah mengabdi hingga 10, 20 bahkan 30 tahun lamanya.

“Malah tadi pagi ada satu orang guru yang pensiun guru honor, sudah umur 60 tahun gaji terakhirnya Rp 160 ribu per bulan. Coba ironi tidak, di negara yang katanya gemah ripah loh jinawi, ada pekerja dan pekerjaannya itu di instansi pemerintah, Kemendikbud, di sekolah,” sesalnya lagi.

Menurut dia, diangkatnya guru honorer menjadi ASN sebenarnya bukanlah karena masalah negara tidak punya uang. Melainkan karena tidak adanya kemauan dari pemerintah sendiri.

“Sebetulnya problemnya mungkin orang tahu. Tapi niatnya (pemeritah) yang tidak ada. Good will-nya itu yang kurang. Sebetulnya kalau niatnya ada, ini kan dari tahun 2005,” pungkas Didi.
(rmol.co/10/11/18)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories