Peneliti ITB: Jakarta Utara Tenggelam Tahun 2050

Ilustrasi. foto: kumparan

MUSTANIR.COM – Jakarta menuju tenggelam bukan kisah fiksi. Penurunan muka tanah di utara Jakarta melaju dengan cepat, hingga kelak di tahun 2050, 95 persen Jakarta Utara sudah berada di bawah permukaan laut.

Riset tim ahli geodesi Institut Teknologi Bandung mencatat simulasi perhitungan tenggelamnya Jakarta. Variasi angka tertinggi penurunan tanah di Jakarta Utara mencapai 20-25 sentimeter per tahun.

Jakarta Utara tak turun sendiri. Tanah di Jakarta Barat juga turun 15 cm per tahun, Jakarta Timur 10 cm per tahun, Jakarta Pusat 2 cm per tahun, dan Jakarta Selatan 1 cm per tahun. Kini rata-rata permukaan tanah di pesisir Jakarta sudah berada di bawah permukaan laut.

Heri Andreas, ahli geodesi ITB yang mendalami penelitian muka tanah Jakarta sejak 1997 mengatakan, beban bangunan dan pengambilan air tanah berlebih telah memaksa tanah Jakarta mengalami penurunan.
“Kalau di permukaan tanah di bawah air laut, berarti kan air otomatis tumpah ke darat kalau tidak dibendung dan dibikin tanggul,” kata Heri kepada kumparan, Selasa (23/10).

Ahli kelautan dan pendiri International Sea Level Institute, John Englander, menempatkan Jakarta di urutan teratas dalam daftar 10 kota yang paling cepat tenggelam di dunia, menyalip Manila, Ho Chi Minh, Bangkok, Shanghai, Venesia, dan lain-lain.
Seberapa gawat kondisi Jakarta kini? Berikut petikan wawancara kumparan dengan pakar geodesi ITB Heri Andreas.

Riset tim Anda soal potensi Jakarta tenggelam sudah dibicarakan di mana-mana. Kapan tepatnya Anda memulai penelitian itu?
Riset penurunan tanah Jakarta sejak 1997. Kemudian menyimpulkan indikasi potensi tenggelamnya (Jakarta) di tahun 2007. Lalu membuat model potensi Jakarta tenggelam di tahun 2012. Data sekunder kami kumpulkan termasuk data tahun 1975, bahkan tahun 1925.

Jadi data yang digunakan dari 1975 sampai hari ini. 1975 itu mulai tanah turun di Jakarta. Itu berkorelasi dengan proses pembangunan, ketika pembangunan di DKI Jakarta mulai (dipacu) begitu luar biasanya sejak Orde Baru.

Ketika pembangunan dimulai, kebutuhan air banyak karena masyarakatnya juga tambah banyak, (air tanah diambil). Plus beban bangunan dan insfrastruktur yang menambah masih penurunan tanah.

Penurunan tanah Jakarta berawal pada 1975 di masa Orde Baru ketika pembangunan di DKI dipacu.

Permukaan tanah di DKI Jakarta itu setelah diukur ternyata turun terus setiap tahunnya, bervariasi antara 1 sampai 20 sentimeter per tahun. Nah, yang 20 cm misalnya di daerah Pluit. Dalam 10 tahun, tinggal dikalikan, berarti tanah turun sekitar 1–2 meter.

Jadi proyeksi topografinya makin turun akibat air tanah diambil. Jika permukaan tanah turun di bawah permukaan laut, berarti kan otomatis air laut tumpah ke darat kalau tidak dibendung dan dibikin tanggul. Akhirnya di 2050, sekitar 95 persen Jakarta Utara jadi berada di bawah laut. Itu potensi tenggelam.

Daerah mana saja yang rentan cepat tenggelam?
Kalau di Pluit (Jakarta Utara), permukaan tanah itu sekarang sudah 2 meter bahkan 4 meter di bawah permukaan laut. Kemudian di Muara Karang, Muara Baru, Muara Angke, Pantai Indah Kapuk, sampai Kamal Muara, itu sudah ada yang di bawah laut, ada yang sampai 1 meter juga.

Topografi di Jakarta itu kan daerah pesisirnya lumayan rendah dari muka laut. Rata-rata mungkin hanya 1 hingga 6 meter di atas laut. Kalau Jakarta Selatan kan masih 20 sampai 40 meter di atas laut.

Kalau yang di utara itu sudah (1 sampai 6 meter di atas laut), bahkan di beberapa tempat sudah ada yang minus 1 meter, minus 2 meter, dan minus 4 meter. Kalau penurunan tanahnya terus terjadi, berarti sisa satu meter di atas laut kan lama-lama terus turun. Akhirnya semua menjadi di bawah (permukaan) laut.

Kenapa tanah Jakarta bisa turun?
Setelah diriset lebih lanjut, ternyata akibat pengambilan air tanah dalam.

Jadi begini, ada air tanah dalam, ada air tanah dangkal. Pengambilan air tanah dalam yang terutama menyebabkan tanah di atasnya turun. Karena kalau ada air tanahnya diambil, ada proses kompaksi (penekanan partikel membentuk massa padat) di akuifer (lapisan kulit bumi berpori yang dapat menahan air), sehingga tanahnya turun.

Dengan kecepatan pengambilan air tanah secara berlebih, ada struktur pori-pori atau ruang tanah yang kempes pelan tapi pasti. Tanah semakin lama semakin turun.

Selama air tanahnya selalu diambil, berarti akan turun terus 20 sentimeter per tahun. Faktanya ya memang banyak orang mengambil dari air tanah, karena pemerintah baru sanggup melayani 40 persen saja dari air PDAM. Jadi 60 persennya itu harus silakan cari sendiri. Yang paling mudah dicari dan murah ya air tanah.

Kenapa Jakarta hanya mampu menyuplai air bersih tak sampai dari separuh yang dibutuhkan warganya?
Sumber air seharusnya ada. Potensi air hujan saja sudah luar biasa, kemudian air di sungai, di danau. Tetapi optimalisasinya, misalnya dari sungai, sungainya tercemar, berarti sudah tidak bisa dimanfaatkan. Kemudian danaunya ya jauh-jauh (lokasinya). Dulu ada danau-danau kecil. Sekarang hilang semua jadi permukiman.

Saya melihat ada problem water management yang serius di Jakarta. Bukan hanya Jakarta, tapi di Jawa dan seluruh Indonesia, kalau kita masih menggunakan pola seperti sekarang.

Bangunan dan infrastruktur berpengaruh seberapa besar terhadap penurunan tanah?
Ada efek loading, efek berat. Gedung memberi beban tersendiri. Jadi kalau tanah dikasih beban, ada kecenderungan untuk turun. Kalau dipersentasekan, penurunan akibat air tanah mungkin 70-80 persen. Nah, penurunan akibat beban sekitar 10 persen.
Jadi kalau misal 10 sentimeter turun, itu 8 cm karena air tanah, 1 cm akibat beban, 1 cm akibat lain-lainnya seperti kompaksi alamiah dan kompaksi tektonik.

Menambah lahan hijau apa bisa menghambat laju penurunan tanah?
Yang jadi masalah kan sumber air tanah dalam akuifer. Sumber air tanah dalam itu tidak di-recharge oleh penghijauan di atasnya, karena itu dalam sekali. Istilahnya ruang kedap. Bisanya dipompa ke dalam pakai presser atau tekanan.

Pajak air tanah efektif tidak sih untuk mengurangi pemakaian air tanah di gedung-gedung?
Kalau pajak air tanahnya dimahalin banget ya mungkin, karena berarti orang nggak akan milih air tanah. Tapi sebenarnya, kewajiban pemerintah menurut undang-undang itu menyediakan air bagi masyarakat.

Jadi misalnya pajak ditambah, ya masyarakat bisa komplain, “Bagaimana ini, (air) itu hak masyarakat yang dijamin undang-undang.” Jadi seharusnya lebih ke water management-nya yang dibenahi.

Harusnya mulailah untuk menyediakan air selain air tanah. Misalnya, mulai bikin penampungan, revitalisasi sungai, membangun IPAL (instalasi pengolahan air limbah) yang skalanya regional bahkan sampai ke lokal.

Lalu buat water harvesting, water recycle untuk skala gedung. Itu harus dimulai dari sekarang. Minimal nanti ada progresnya, jangan jalan di tempat. Kalau sekarang tuh masih meributkan, “Ah enggak, (penurunan tanah) bukan karena (penyedotan) air tanah. Masalahnya ini tektonik.” Malah masih ribut itu.

Padahal sudah ada bukti nyata di luar negeri kalau penyedotan air tanah disetop, tanah berhenti turun. Di Singapura, air tanahnya tidak diambilin dan tidak ada penurunan tanah.

Dalam setengah abad terakhir, beberapa kota yang rentan tenggelam seperti Tokyo dan Venesia mengalami perbaikan kondisi karena pembatasan ketat pada pemompaan air tanah.

Kebutuhan air tanah DKI Jakarta

Banyak yang tak percaya penggunaan air tanah jadi sebab penurunan tanah Jakarta?
Sampai hari ini masih ada. Meski sekarang itu misalnya, dari 10 orang yang bersepakat, 8 sudah sepakat soal air tanah, 2 masih bilang tidak sepakat. Itu 8 yang sepakat harusnya sudah menjadi rujukan pemerintah, tapi pemerintahnya―saya tidak tahu kenapa―mungkin tidak semudah itu untuk ngomong.

Penyedotan air tanah hanya menyumbang 17 persen (dari penurunan tanah). Selebihnya, masalah ada pada struktur tanah yang memang belum padat, dan beban bangunan di atasnya.

Jadi kalau kami survei apakah mengerti tentang penurunan tanah, kebanyakan orang bilang tidak. Misalnya ditanya apakah mengerti kalau mengambil air tanah menyebabkan penurunan tanah, mereka bilang nggak tahu.

Masyarakat masih awam tentang masalah penurunan tanah, konsekuensi, dan bencananya. Buat mereka, yang penting ada air. Tidak bisa disalahkan. Pemerintahnya yang harus lebih proaktif.
(kumparan.com/29/10/18)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories