Nasib Proyek ‘Kota Baru’ Meikarta di Tangan KPK

Ilustrasi. foto: Dream

MUSTANIR.COM, Jakarta – Terungkapnya kasus dugaan suap perizinan pembangunan megaproyek Meikarta di Cikarang, Bekasi, memunculkan pertanyaan soal kelanjutan proyek tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mengkaji apakah proyek tersebut boleh dilanjutkan atau tidak.

Menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, penyidik KPK terus mempelajari duduk perkara kasus tersebut. Keterlibatan korporasi juga terus didalami terkait kasus yang sejauh ini menyeret Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro tersebut.

“Kami harus hati-hati dalam pengertian proyek itu lanjut atau tidak. Jangan lupa, itu pembangunan ekonomi, kebutuhan rumah itu cukup tinggi,” kata Saut setelah menghadiri road show bus KPK di alun-alun Kota Magelang, Jawa Tengah, Jumat (19/10).

Hal itu juga ia sampaikan menyusul pernyataan kuasa hukum pihak PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) sebagai pengembang proyek Meikarta. PT MSU merupakan anak perusahaan Lippo Cikarang yang juga merupakan anak perusahaan Lippo Group.

Saut menekankan, pihak KPK tak pernah memberikan lampu hijau agar proyek Meikarta bisa terus dikerjakan, sementara kasus suapnya diproses di KPK. Nanti kita pelajari (jika)memang pembangunan harus jalan.

“Kemarin kita didebat, contohnya, kasus Hambalang. Ketika kasus itu ramai kemudian berhenti, padahal KPK tidak menghentikannya,” ujar Saut.

Kasus suap Meikarta yang diselidiki KPK sejak akhir tahun lalu itu ditingkatkan statusnya ke penyidikan melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Ahad (14/10). Di antara yang dijadikan tersangka kasus itu adalah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin.

Selain dua orang tersebut, KPK menetapkan sejumlah tersangka lainnya dari pihak konsultan Lippo Group dan Pemkab Bekasi. Mereka disebut terlibat dalam pemberian suap terkait perizinan proyek Meikarta di Ci karang, Bekasi, dengan commitment fee sebesar Rp 13 miliar.

Meikarta dimiliki Lippo Group yang merupakan kerja sama dua anak perusahaannya, yakni PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) dan PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK). Proyek senilai Rp 278 triliun itu adalah milik PT Mahkota Sentosa Utama yang sepenuhnya merupakan anak usaha dari PT LPCK. Adapun PT LPKR menguasai saham PT LPCK mencapai 54 persen.

Menurut Saut, penyidik KPK juga akan mempelajari lebih lanjut apakah memang pidana korporasi dan lainnya dalam kasus suap Meikarta. KPK tak akan terburu-buru mengambil kesimpulan karena menurut Saut, persoalan proyek Meikarta berkaitan dan dengan perekonomian.

Sebelumnya, PT MSU menegaskan, pembangunan Meikarta masih berlanjut. Kuasa hukum PT MSU dari Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (Integrity), Denny Indrayana, menjelaskan, proses hukum yang kini berlangsung di KPK merupakan hal terpisah dan berbeda dengan proses pembangunan.

“Proses pembangunan masih berjalan di Meikarta,” ujarnya melalui keterangan resmi yang diterima Republika.co.id, Kamis, (18/10).

Ia menambahkan, pembangunan diteruskan sesuai dengan komitmen perusahaan kepada para pembeli. “PT MSU sangat berterima kasih. Dengan demikian, kami bisa meneruskan pembangunan yang telah dan masih berjalan serta kontribusi kami untuk membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Denny.

Sementara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, perizinan penggunaan lahan untuk proyek Meikarta yang telah disetujui baru 84 hektare. Dia mengklaim, penggunaan lahan tersebut sudah sesuai dengan aturan tata ruang di wilayah setempat. Sementara, Mei karta mengiklankan proyek permukimannya mencapai ratusan hektare.

Menurut Sofyan, kasus suap Mei karta muncul karena pengem bang ingin mencari jalan pintas dalam proses perizinan. “Mungkin karena izinnya lama, akhirnya jalan pintas. Akhirnya tertangkap KPK semua,” kata Sofyan di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (19/10).

Dia menjelaskan, Kementerian ATR telah memberikan rekomendasi penggunaan lahan hanya seluas 84 hektare untuk proyek Meikarta. Tugas Kementerian ATR, kata Sofyan, memastikan penggunaan lahan tersebut sesuai ketentuan tata ruang wilayah. Sementara, terkait perizinan, Sofyan mengatakan, hal itu merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Menurut Sofyan, kasus suap tersebut semakin menegaskan perlunya transparansi dalam proses perizinan. Karena itu, dia mendorong seluruh proses perizinan dapat diurus melalui sistem online single submission (OSS).

“Ini supaya izin transparan sehingga orang tidak perlu pakai jalan belakang. Permudah izin maka suap-suap itu akan mudah berkurang,” kata dia.

Sementara, pihak KPK tak menutup kemungkinan akan memanggil CEO Lippo Group, James Riady, sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta.

“Semua pihak yang relevan dan terkait tentu akan dipanggil,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (18/10) malam.

Febri menjelaskan, dalam menentukan relevan atau tidaknya suatu pihak untuk dipanggil sebagai saksi perlu dibahas atau didalami terlebih dahulu melalui perkembangan proses penyidikan. Salah satu yang bisa dijadikan pertimbangan dari dokumen bukti yang dimiliki KPK.

Sebelumnya, KPK turut menggeledah rumah James yang berada di Tangerang, Banten. Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Rumah James menjadi salah satu lokasi dari 12 lokasi yang digeledah oleh KPK terkait kasus yang sama. Billy Sindoro, petinggi Lippo Group yang sudah dijadikan tersangka, selama ini dikenal sebagai orang kepercayaan keluarga Riady.
(republika.co.id/20/10/18)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories