Mungkinkah Menyerahkan Negara Kepada Para Koruptor?

Ilustrasi. foto: detik

MUSTANIR.COM – Menarik untuk disimak soal kontroversi seputar bakal caleg mantan koruptor. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus telah berhitung potensi DPR periode 2019-2024 diisi oleh para koruptor. Ini menanggapi keputusan Bawaslu mengizinkan eks koruptor sebagai bakal caleg di Pileg tahun 2019. Putusan tersebut dinilai bisa menurunkan kualitas pemilu jika tetap dijalankan.

Kekhawatiran ini setidaknya cukup beralasan. Awal Mei 2018 telah diketahui publik bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat OTT membongkar dugaan suap terkait usulan tambahan dana perimbangan daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun anggaran 2018.

Jadi dalam hal ini KPU selaku penyelenggara Pemilu memilih berpegang pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)-yang melarang mantan koruptor menjadi caleg-selama putusan Mahkamah Agung belum keluar.

Sementara Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan bakal mengumpulkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam waktu dekat. Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mendukung Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). Jusuf Kalla berharap peraturan tersebut dapat efektif mengurangi korupsi di DPR RI.

Apa yang terjadi pada perpolitikan Indonesia hari ini di mana satu permasalahan teknis administratif (non ideologis) menjadi ruwet diselesaikan. Terlalu banyak lembaga negara yang memiliki kewenangan menangani satu masalah menjadi sangat tidak efektif. Semangat pemberantasan korupsi menjadi retorika tanpa realisasi.

Korupsi-Suap Birokrat dan Wakil Rakyat Buah Demokrasi?

Globalisasi dan kapitalisme agaknya hanya kompatibel dengan sistem pemerintahan demokrasi. Ongkos demokrasi yang memang wajib mahal membawa konsekuensi terbuka untuk menerima asupan modal dari para kapitalis asing, aseng dan asong. Tidak ada politisi manapun yang menolak tuduhan ini dengan atau tanpa dalih.

‘Adu mulut’ antar lembaga negara serta LSM terkait kontroversi bakal caleg mantan napi koruptor mempertontonkan bagaimana hilangnya standar baik buruk, terpuji dan tercela dari Dzat Yang Maha Adil dalam aspek politik (sekulerisme) hanya memunculkan pertikaian. Tidak ada pihak yang sebenarnya diuntungkan dengan pertikaian ini baik negara maupun rakyat.
Minimnya dana yang dimiliki daerah untuk pembangunan menjadi salah satu pintu masuk praktek korupsi dan suap.

Di sinilah para pejabat dan wakil rakyat bermain dosa politik. Maka konsep alokasi anggaran dalam sistem demokrasi seharusnya layak menjadi tertuduh. Bagaimana mungkin pembangunan yang merupakan hak dan kebutuhan setiap daerah dipasung dengan potensi kekayaan daerah yang merupakan pemberian alam.

Padahal fungsi utama negara dan pemerintahan adalah financie and justice, yakni menyediakan kesejahteraan bagi kebutuhan warga negara dalam pembangunan dan penegakan hukum untuk keadilan. Sebagaimana fungsi negara menurut Prof. Miriam Budiardjo yaitu melaksanakan ketertiban, mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, menegakkan keadilan dan melaksanakan pertahanan.

Senada dengan fungsi negara dalam konsep politik Islam. Negara berfungsi menjalankan pelayanan urusan terhadap rakyat (riayah) serta menjaga dan melindungi rakyat dan negara dari serangan musuh (junnah). Sebagai konsekuensi maka anggaran belanja negara untuk pembangunan daerah secara keseluruhan sesuai kebutuhan dicover oleh negara bukan berdasarkan potensi kekayaan daerah. Sehingga wajar bila kesejahteraan, keadilan dan pemerataan yang menjadi jargon demokrasi justru hanya mampu terealisir dalam politik negara dalam Islam.

Dalam aspek kepemimpinan, Islam menjadikan integritas (syakhshiyah) wajib dipenuhi oleh siapa saja yang akan memegang jabatan kekuasaan, baik pusat maupun daerah. Para pelaku kriminal termasuk koruptor tak memiliki peluang dalam kekuasaan eksekutif dan yudikatif maupun dalam lembaga perwakilan. Sebab korupsi adalah extra ordinary crime ( jarimatun kabiiratun) yang wajib menjadi musuh negara dan masyarakat.

Berhenti belajar politik dari para koruptor adalah pilihan logis. Sementara kembali pada politik kenegaraan dalam Islam adalah pilihan benar dan bijaksana.

Wallaahu a’lam bish shawab.

Oleh: Endiyah Puji Tristanti |Penulis dan Pemerhati Politik|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories