MPR Menyoal Kemiskinan, Rupiah, dan Utang di Era Jokowi

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyoroti persoalan kemiskinan, pelemahan nilai tukar rupiah dan pengelolaan utang pemerintah di era pemerintahan Jokowi-JK. foto: cnn

MUSTANIR.COM, Jakarta – Ketua Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyoroti persoalan kemiskinan, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga pengelolaan utang pemerintah di tahun ke-empat pemerintahan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Dari sisi kemiskinan, MPR meminta pemerintah terus fokus memecahkan masalah ini, meski tingkat ketimpangan (gini ratio) telah turun dari kisaran 0,41 ke 0,39 pada era pemerintahan Jokowi-JK.

Ia menilai pemerintah masih harus berupaya agar pendapatan masyarakat kelas bawah dapat meningkat, sehingga bisa mengangkat hidup golongan miskin dan hampir miskin.

“Pemerintah masih perlu menjaga harga-harga barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli mereka tidak tergerus,” ujar Zulkifli dalam pidatonya di Sidang Paripurna Tahunan MPR 2018, Kamis (16/8).

Dari sisi nilai tukar rupiah, Zulkifli menilai bahwa pemerintah harus segera memulihkan defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) yang melebar ke 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Pasalnya, pelemahan nilai tukar rupiah juga berasal dari kondisi ekonomi di dalam negeri karena melebarnya defisit transaksi berjalan. “Jangan hanya melihat pelemahan nilai tukar rupiah karena masalah eksternal, tapi di dalamnya juga ada,” terang Zulkifli.

Untuk itu, ia melihat bahwa komitmen pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) untuk memulihkan CAD harus segera direalisasikan. Komitmen itu, yaitu dengan meningkatkan ekspor dan daya saing, pembatasan arus impor, hingga penguatan sektor industri, misalnya pariwisata.

Selain itu, ia menilai pemerintah juga masih harus memastikan bahwa pemberdayaan ekonomi kalangan kecil dan mikro dapat terus berkembang melalui akses permodalan yang mumpuni.

“Harus diperhatikan pula fasilitas kredit, fasilitas produksi dan pasar, termasuk bantuan pemasaran dan teknologi agar mereka tumbuh dan berkembang,” ungkapnya.

Terakhir, dari sisi pengelolaan utang, ia menggarisbawahi agar pengelolaan utang terus dilakukan dengan cermat dan terukur. Sebab, pembayaran beban utang Indonesia telah mencapai sekitar enam kali dari dana desa yang setiap tahun diberikan pemerintah.

Dengan demikian, pengelolaan dan penggunaan utang ke depan perlu diperhatikan lagi. Tujuannya, agar utang benar-benar bermanfaat bagi ekonomi Indonesia.
(cnnindonesia.com/16/8/18)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories