Kisruh Vaksin Haram, Sebuah Ironi Sistem Politik Sekuler

Ilustrasi. foto: cnn

MUSTANIR.COM, Vaksin Measles Rubella (MR) menjadi pembicaraan hangat akhir-akhir ini. Pasalnya, tidak adanya pengajuan sertifikasi halal vaksin MR keluaran Serum Institute of India (SII) membuat masyarakat resah akan kebolehan penggunaan vaksin MR yang disiarkan menggunakan bahan haram dalam proses pembuatannya.

Dilansir dari Republika.co.id bahwa, Pendiri Rumah Vaksin menjelaskan, turunan bahan babi yang digunakan untuk vaksin MR atau Tripsin ini hanya sebatas pada proses awal. Tripsin digunakan untuk melepaskan sel dari wadah pengembangbiakannya (Republika.co.id 24/08/18). Akibatnya, tak sedikit masyarakat yang berpikir ulang untuk menggunakan vaksin MR yang statusnya tak jelas.

Pandangan masyarakat yang menolak vaksinasi juga telah membuat praktisi kesehatan kewalahan. Ketua I Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr Piprim Basarah Yanuarso, menilai pentingnya vaksin MR bagi generasi muda Indonesia demi mencegah kelahiran cacat akibat sindrom Rubella. Bayi yang lahir dan mengidap sindrom Rubella akan mengalami kebocoran jantung, tuli, kebutaan, serta volume otak yang mengecil (Republika.co.id 24/08/18). Bahkan ia menyebut, Indonesia termasuk ke dalam negara dengan kondisi darurat virus Rubella (Republika.co.id 25/08/18).

Disamping itu, berdasarkan fakta PT Bio Farma Bambang Heriyanto, vaksin MR ini telah diekspor ke lebih dari 141 negara. SII tetap menjadi satu-satunya, disamping produksi Cina dan Jepang, pemasok vaksin MR yang telah lolos kualifikasi Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan dapat memproduksi dalam kapasitas besar (Republika.co.id 24/08/18).

Untuk mengurangi keresahan masyarakat, MUI pun akhirnya mengeluarkan keputusan terkait masalah vaksin MR. Keputusan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR Produk Dari SII untuk Imunisasi yang diterbitkan di Jakarta, Senin (20/8). Fatwa menyebut, vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya haram. Namun di vaksin MR di produk akhirnya tidak ada babinya, hanya turunannya digunakan sebagai stabilizer. Karena keterpaksaan tidak ada alternatif lain, akhirnya jadi mubah atau boleh (Republika.co.id 24/08/18).

Dari Ibnu Mas’ud , bahwa Rasulullah  bersabda:

“Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan sebuah penyakit melainkan menurunkan pula obatnya. Obat itu diketahui oleh orang yang bisa mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak bisa mengetahuinya.” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim)

Hadits ini berisi instruksi bahwa, untuk setiap penyakit terdapat obat yang dapat menyembuhkan. Dan ini adalah sebuah dorongan untuk mencari obat yang dapat menyembuhkan penyakit dengan izin Allah swt. Jadi ini adalah sebuah instruksi, bukan sebuah kewajiban. Vaksinasi adalah obat. Mencari obat ialah sebuah rekomendasi, bukan suatu kewajiban.

Di dalam Negara Khilafah juga terdapat program vaksinasi melawan penyakit-penyakit sesuai kebutuhan, seperti penyakit yang berbahaya dan lain-lain. Obat yang tersedia pun bebas dari hal-hal yang diharamkan. Hal itu karena, Syariah telah mewajibkan seorang Khalifah untuk memperhatikan persoalan masyarakat, termasuk kepeduliannya terhadap kesehatan.

Sungguh sistem politik sekuler tidak bisa diharapkan untuk memberikan layanan kesehatan terbaik yang sesuai dengan Syariat Islam. Faktanya justru, rezim tak memiliki kepedulian atau bahkan pemahaman terhadap kehidupan rakyat. Mereka pikir tak cukup untuk menghapuskan hak rakyat dalam menerima perawatan dan pengobatan gratis, namun malah mereka manfaatkan sebagai objek pemerasan dan investasi.

Oleh: Dzakiyah, Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories