Kekalahan Djarot dan Harga Diri PDIP di Sumut

Djarot Saiful Hidayat bersama istri Happy Farida. foto: Viva


MUSTANIR.COM, Medan – Hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) 2018 menunjukkan pasangan nomor urut 1, yakni Edy Rahmayadi-Musa Rajeksah (Ijek) berada pada posisi teratas. Dengan demikian, harapan pesaingnya, Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus, untuk memimpin Sumut kandas.

Melihat perjalanan Pilgub Sumut sebenarnya terbilang cukup panas. Sebab pada akhirnya, hanya dua pasangan kandidat yang bersaing setelah JR Saragih-Ance Selian digugurkan KPU karena dianggap tidak memenuhi syarat pencalonan.

Kekalahan ayng dialami Djarot kali ini menjadi yang kedua dalam gelaran Pilkada. Sebelumnya, dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang digelar tahun lalu, Djarot juga mengalami kekalahan.

Saat itu ia dipasangkan dengan Calon Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Namun Ahok-Djarot takluk dari duet Anies Baswedan-Sandiaga Uno setelah pemungutan suara putaran kedua.

Pengamat Sosial dan Politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar, menilai kekalahan yang dialami Djarot tidak lepas dari langkah PDIP, selaku partai pendukung utama, dalam menyusun taktik pendekatan kepada masyarakat Sumut dengan rentang waktu yang singkat.

Sebab, dalam beberapa bulan sejak dinyatakan sebagai calon gubernur oleh PDIP, Djarot yang berasal dari luar Sumut harus bisa dikenal oleh seluruh masyarakat. Padahal, secara geografis wilayah Sumut sangat luas, yakni sekitar 72.981 kilometer yang terbagi atas 33 Kabupaten/kota. Oleh karena itu menurut dia sebenarnya kekalahan Djarot memang sudah diperkirakan sejak awal.

“Karena desakan waktu yang singkat, mereka terburu-buru merancang program sehingga sembrono membuat langkah-langkah pendekatan terhadap masyarakat sehingga tidak menyentuh hati masyarakat,” kata Shohibul saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (28/6).

Selama proses menggalang dukungan, kata Shohibul, Djarot juga dianggap tidak peka dan terlalu Jawasentris. Dia mencontohkan setelah penetapan Djarot sebagai calon gubernur, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan percaya diri berpidato menggunakan bahasa Jawa, demi meraih simpatik dari orang-orang Jawa yang berada di Sumut.

“Ketika pak Djarot ditetapkan jadi calon. Bu Megawati bilang, ‘nangkono okeh juga jowone’ (di sana banyak juga orang Jawa),” kata Shohibul.

Meskipun populasi suku Jawa di Sumut cukup banyak, tetapi menurut Shohibul taktik seperti itu kurang tepat. Sebab, di Sumut juga terdiri dari beragam suku seperti Melayu, Batak, Tapanuli/Toba, Simalungun, Pakpak, Mandailing dan Karo. Seluruh elemen masyarakat di Sumut ini sangat membaur. Dengan ‘menjual’ Djarot adalah simbol pemimpin Jawa, maka akan timbul kekhawatiran dia tidak akan bisa adil.

“Tanpa harus membuat panji-panji ‘kulo niki Jowo loh’, Djarot bisa melesat,” kata dia.

Lain halnya dengan Edy Rahmayadi. Menurut Sohibul, Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat dengan pangkat terakhir letnan jenderal itu justru lihai dalam berkomunikasi dengan masyarakat Sumut.

Melihat latar belakangnya, hal itu bukanlah sesuatu yang aneh. Edy sebelumnya sempat menjabat Komandan Yonif Linud 100/Prajurit Setia yang bermarkas di Namu Sira-Sira, Langkat. Edy juga pernah menjabat Panglima Kodam I/Bukit Barisan. Kedekatannya dengan Sumatera Utara itulah yang membuatnya seperti ‘putra daerah’ jika dibandingkan Djarot.

“Edy menggunakan beberapa identitas sekaligus. Mau disebut Jawa iya, Melayu juga iya. Tapi tidak kentara kalau dia menunjukkan itu, sehingga tidak ada yang merasa dia memihak pada Jawa atau Melayu atau masyarakat tertentu saja,” kata Shohibul.

Senada dengan Shohibul, pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai sosok Edy lebih dikenal luas oleh masyarakat Sumut jika dibandingkan Djarot. “Djarot dianggap orang baru yang tiba-tiba maju ke perhelatan,” kata Hendri.

Terkait latar belakang Djarot yang menduduki sejumlah jabatan di pemerintahan, Hendri menilai pemilik suara jarang mempertimbangkan hal itu. Menurut dia, masyarakat cenderung mendasari penilaian berdasarkan faktor kedekatan dan asumsi bahwa calon pemimpinnya itu benar-benar mengerti kondisi sosial dan masyarakat yang dipimpinnya.

“Figur Edy dianggap lebih dekat dengan Islam dan mengerti karakter masyarakat Sumut,” kata dia.

Hendri menilai ada hal menarik lain yang dapat dilihat dari Pemilihan Gubernur di Sumut, yakni mengenai keberanian partai politik mengusung kadernya sendiri. Tradisi itu saat ini memudar karena kaderisasi tidak efektif dan demi ambisi kemenangan.

Pasangan Edy-Musa diusung oleh lima partai, yakni Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Sedangkan Djarot hanya diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Meskipun demikian, PDIP konsisten mengusung kadernya sendiri. Langkah yang diambil PDIP dalam Pilgub Sumut dan juga Jawa Barat, menurut Hendri, perlu diapresiasi.

“Seperti di Jawa Barat, saya yakin PDIP paham penentuan dukungan terhadap TB Hasanudin di injury time akan sulit menandingi lawan-lawannya tapi tetap diusung karena ini adalah kader asli PDIP. Sama seperti di Sumut, pilihan mengusung Djarot kan dadakan juga tapi kemudian tetap diusung. Itu lebih baik daripada parpol nebeng kader,” kata dia.

Berdasarkan hitung cepat Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Djarot-Sihar memperoleh 42,84 persen suara. Sedangkan Edy-Ijek memperoleh 57,16 persen suara. Presentase tersebut merupakan hasil penghitungan dari 99,71 persen suara yang telah masuk.

Kemudian, hasil penghitungan lembaga Charta Politica, Djarot-Sihar memperoleh 39,49 persen sedangkan Edy-Ijek memoeroleh 60,51 persen suara. Charta Politica merilis quick count itu merujuk dari 99 persen suara yang telah masuk.

Keunggulan Edy-Ijek juga tampak pada hitung cepat yang dilakukan Saiful Mujani Research Center (SMRC). Dari total 99,33 persen suara yang masuk pada pukul 18.46 WIB, Djarot-Sihar mendapat 41,1 persen suara. Sementara Edy-Ijek memperoleh 58,88 persen.

Direktur Eksekutif Charta Politica Yunarto Wijaya mengatakan bahwa hasil hitung cepat merupakan gambaran awal atas penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut dia, Djarot-Sihar mustahil menang.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno berpendapat, kekalahan Djarot dalam Pilgub Sumut seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi PDIP dalam menyusun strategi.

“Tentu ini jadi catatan penting buat PDIP terutama evaluasi menghadapi pilpres 2019,” kata dia.cnnindonesia.com
(cnnindonesia.com/28/6/18)

Categories