Ittiba’ Perjuangan Politik Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam

Ilustrasi. foto: Suara Pesantren

MUSTANIR.COM – Dalam Fiqh Islam, politik merupakan bagian dari ajaran Islam yg harus di ajarkan dan di jalankan oleh para penganutnya. Oleh karena pengaruh Peradaban Baratlah setelah Perang Dunia 1 yang berhasil menghilangkan Institusi Daulah Khilafah Islam di Turki sehingga Paham Sekularisme berhasil di tanamkan di tengah masyarakat Islam, sehingga wajar jika pandangan Ummat akan politik seakan-akan tidak lagi relevan dengan agama, padahal Agama Islam telah lama membahas masalah politik yakni tentang masalah pengurusan rakyat.

Akibat kerancuan paham sekulerisme inilah sehingga Ulama atau kaum Agamawan yang bermain di ranah politik di anggap telah bermain dalam wadah yang kotor sebagaimana pandangan masyarakat yang memandang politik itu kotor karena hanya berbicara tentang cara merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan apapun caranya, padahal cara pandang ini adalah cara pandang Barat (Kapitalisme) dalam memandang politik, sedangkan Islam tidaklah demikian.

Dalam Islam politik berasal dari kata Siyasah dalam Bahasa Arab, akar kata siyasah berasal dari kata Sasa, Yasusu Siyasatan yang berarti Pengurusan atau yang mengurusi. Jadi maknanya jelas yakni Pengurusan Ummat dengan Syariah Islam karena Islam jelas dalam masalah Pengurusan ini di berbagai Ayat Al Qur’an dan Hadis serta Ijma’ Sahabat dan Qiyas.

Anehnya saat ini adalah keterlibatan kaum Agamawan atau Ulama dalam kanca perpolitikan yang sama sekali tidak menjadikan Islam sebagai aturan main (Political Law) dalam berpolitik. Yang jauh lebih mengherankannya lagi ketika Agama hanya di jadikan Komoditas menggaet suara sementara Islam tak pernah menjadi tujuan dari perjuangan politik mereka.

Memang benar Islam mengajarkan Politik namun yang di maksud politik itu yakni Politik Islam bukan Politik yang memisahkan Agama dari kehidupan atau politik yang memisahkan Agama dari Negara .

Akibatnya, saat ini marak terjadi Klaim paling bersih dan paling Agamis sementara pihak lawan tak bersih dan tak Agamis. Ujung-ujungnya yang menjadi korban bukan para pemain politiknya namun Kaum Muslimin dan Agama Islam karena telah kehilangan kepercayaan dari Ummat akibat ulah Politikus yg memanfaatkan Agama sebagai batu loncatan mereka, Ummat akan semakin kehilangan kepercayaannya kepada Ulama dan Agama jika para Ulamanya malah justru sibuk dan terjebak dalam permainan busuk politik Demokrasi yang mematikan.

Perlu kita pahami secara cermat dalam kasus Komoditasi Agama dan Ulama dalam percaturan politik saat ini.

Yang pertama, memang benar bahwa Islam tak mengharamkan politik malah mewajibkan politik.

Kedua, Politik yang dimaksud Islam yakni Politik yang menjadikan Islam sebagai landasannya bukan yang lain.

Ketiga, Sistem perpolitikan saat ini (Demokrasi) bukanlah sistem perpolitikan Islam, melainkan sistem perpolitikan warisan Barat yang menjadikan Sekularisme/Kapitalisme sebagai asas berpolitiknya.

Ketika kita dapat memahami ketiga fakta di atas maka kita akan mulai paham di mana letak kerancuan para politikus saat ini yang hanya memanfaatkan kaum Agamawan sebagai komoditas penggaet Suara, selebihnya mereka sama sekali tidak berniat berjuang untuk Ummat apalagi Islam .

Terbukti saat peresmian No Urut Kandidat kemarin Ulama Besar Indonesia menjadi Blunder di tengah hiruk pikuk pesta Demokrasi.

Tidakkah ini amat miris?

Bagaimana tidak, Islam yang mengajarkan Amar Ma’ruf Nahi Munkar kepada Ummat manusia dan di ajarkan Oleh para Ulama dan Da’i, namun yang kita saksikan pada malam itu sungguh sangat memalukan dan menyakitkan. Seorang Biduanita sedang asyik bernyanyi dengan manjanya, nada seksi serta lenggak lenggok tubuh yang aduhai di pertontonkan di depan Ulama yg menjadi Calon Wakil Presiden, dan Ironisnya Ulama tersebut boro-boro mau melakukan Amar Ma’ruf Nahi Munkar terhadap perbuatan maksiat tersebut justru malah ia ikut berjoget dengan senyuman yang membuat malu kaum muslimin, sungguh jauh dari tabiat seorang Ulama.

Tak sampai di situ, ulama yang kita ketahui telah berafiliasi dengan Petahana yang kita juga pahami bersama Rezim ini telah banyak memfitnah, menangkap dan menganiaya kaum muslim. Vonis hukumanpun senantiasa menanti.

Berbeda dengan para politikus yang berada di pihak mereka jika melakukan penghinaan Agama , fitnah kepada Ulama, oknum yang melakukan penganiayaan, Pembunuhan dan lain-lain, maka dalam hal ini kasusnya seakan jalan di tempat, terkesan di perlambat berbelit-belit dan akhirnya hilang.

Belum lagi Rezim ini terkesan melindungi para Koruptor dengan Kasus yang sangat sulit di ungkap. Lantas apakah layak seorang Ulama menyandingkan dirinya dengan calon Presiden yang banyak mendiskerditkan Islam, menfitnah Islam dan partainya yg sering menyerang Islam serta mengatakan tak butuh Suara Umat Islam…? Dimana Muru’ah seorang ulama jika seperti ini…?

Ulama merupakan pewaris Nabi, dialah yang menggantikan sosok Nabi dalam mengemban Risalah Islam keseluruh penjuru Dunia. Tidak selayaknya seorang Ulama berada dalam lingkaran orang-orang yang suka menyerang dan memfitnah kaum muslimin dan Islam, kecuali jika ia memang merupakan orang-orang yang sejalan dengan mereka namun bertopengkan Agamawan.

sebagaimana yang di katakan oleh Imam Syafi’i yang menggambarkan jenis-jenis Ulama di akhir zaman, beliau berkata “Di akhir zaman akan ada dua Ulama . Ulama yang banyak di benci oleh kaum Kafir adalah Ulama Waritsatul Anbiya (pewaris Nabi) dan ulama suu’ ulama yang di cari oleh kaum kafir. Maka ikutilah ulama yang banyak di benci oleh kaum Kafir .

Terlebih lagi jika kita pahami Sistem yang mereka jalankan dan mereka bermain di dalamnya dalam hal kursi kekuasaan bukanlah berasal dari Islam. Sehingga siapapun yang akan bermain sudah dapat dipastikan muaranya yakni tidak menjadikan Islam sebagai tolok ukur dalam memandang benar dan salah.

Karena siapa pun calonya jika Sistem masih sama maka dapat disimpulkan semua muaranya akan sama yakni tak di terapkannya Syariat Islam sedangkan akar masalah negeri ini dan dunia karena tidak diterapkannya hukum-hukum Allah.

Lantas apakah yang seharusnya di lakukan seorang Ulama atau kaum agamawan dalam hal perpolitikan Indonesia saat ini?

Perlu kita pahami bersama bahwa Ulama dalam menyampaikan gagasan akan politik terutama politik perubahan, maka solusi yang harus di tawarkan yakni solusi yang bersumber dari Islam bukan yang lain apalagi dengan jalan tengah atau win-win solution.

Seorang Ulama seharusnya memiliki kerangka pikir dan prinsip yang jelas dalam menentukan sikap politiknya dan sebaik-baik konsep politik yakni bersumber dari Al Qur’an dan Hadis Nabi.

Sehingga jelas bahwa konsep politik yang di bawakan oleh Ulama tak pragmatis dan penuh dengan unsur kepentingan duniawi semata, sebaliknya Ulama harus tegas mengambil Islam semata dalam konsep politiknya dan mencampakkan yang lainnya.

Jika seperti ini, maka seorang Ulama pasti akan menghindari bermain politik yang tidak pada aturan main politik yang bersumber dari islam pula, sebaliknya seorang ulama akan menciptakan ekosistem politiknya sendiri dengan berpedoman kepada Al Qur’an dan Hadis dalam menciptakan gerakan politiknya untuk merubah kondisi masyarakat.

Seorang Ulama tentu tak akan terlibat dalam ilusi mematikan ala Demokrasi. Pasalnya, sistem politik ini memiliki Imunitas yang bernama Sekularisme yang menolak Agama untuk terlibat dalam urusan keduniaan, sehingga dengan masuknya Ulama dalam Sistem Demokrasi sudah pasti tak akan bisa berbuat apa-apa melainkan ia akan ikut arus karena memang pada faktanya penguasa yang di pilih itu untuk menjalankan sistem bukan untuk membuat sistem baru. Pemimpin yang terpilih itu akan siap menjalankan sistem Demokrasi bukan malah merubahnya, dan jika di katakan bahwa Presiden mampu membuat Perpres atau sejenisnya?

Maka perlu di pahami bahwa Presiden hanya mampu membuat Perpres yang sejalan dengan garis besar Sistem politik yang di pakainya bukan malah berbeda haluan dengan Sistem yang di pakainya, sehingga secara otomatis Presiden tak akan mampu merubah apa-apa secara fundamental kecuali hanya bagian kecil itupun tak bertentangan dengan dasar Sistem tersebut.

Walhasil, masuknya Ulama dalam pusaran akan bobroknya Demokrasi bukannya akan menaikkan derajat Kaum Muslimin dan Islam, melainkan akan semakin menghinakannya. Mengapa? Karena Demokrasi sukses membuat pemimpin terpilih terjebak dalam pusaran kasus Korupsi akibat biaya kampanye yang super mahal. Sehingga wajar jika beberapa tahun yang lalu juga panas akan isu Kaum Agamawan atau Kader Partai yang katanya Islam malah melakukan Korupsi, dan ini bukan hanya satu atau dua kasus saja.

Jika kita mengkaji lagi Islam, maka yang kita dapati bahwa sesungguhnya Islam sangat Memuliakan Ulama, mengangkat derajadnya setinggi mungkin dan di juluki sebagai penjaga Ummat karena Dialah terdepan dalam melindungi Ummat dengan Amar ma’ruf nahi munkarnya.

Sehingga Muru’ah Ulama perlu di jaga dengan kembali kepada Fitrahnya sebagai Ulama yakni Pewaris Nabi.

Dan jika di katakan sebagai pewaris para Nabi , maka seorang Ulama harus menjadikan apa-apa yang Nabi jadikan sebagai Landasan dalam perjuangannya, Ittiba’ atas semua tindakan politik Nabi dalam melakukan perjuangan Politik. Dan tentu saja dengan menjadikan Syariah Islam sebagai Mainstream perjuangannya, dan Syariah tersebut tak akan mampu terlaksana tanpa adanya Isntitusi pelaksananya yang bersumber dari Syariah pula, Institusi pelaksana itu bernama Daulah Khikafah Islamiyyah.

Inilah Mainstream sesungguhnya seorang Ulama dalam perjuangan Politiknya, yakni memperjuangkan penerapan Syariah dalam bingkai Negara Khilafah Islam. Wallahu a’lam

Oleh : Habibah Nafaizh Athaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories