Dahnil soal Kasus Dana Kemah: Bermaksud Tolong Jokowi, Malah Dikerjai

Dahnil Anzar Simanjuntak. Foto: tribunnews

MUSTANIR.COM, Jakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pihaknya sedang dikerjai dalam kasus dugaan penyimpangan dana Apel dan Kemah Kebangsaan Pemuda Indonesia di Prambanan 2017 lalu. Dahnil punya alasan kenapa dirinya dan organisasi yang ia pimpin sedang dikerjai.

Dahnil mengungkapkan awal mula PP Pemuda Muhammadiyah ikut dalam Apel dan Kemah Kebangsaan Pemuda Indonesia 2017 karena ingin membantu Jokowi yang saat itu tengah dicitrakan sebagai pemimpin yang anti-Islam.

“Kasus ini seperti dicari-cari tiba-tiba seolah-olah kami itu melakukan korupsi padahal sejak awal komitmen membantu pemerintah terhadap kondisi saat itu presiden Jokowi dianggap anti-Islam,” jelasnya di sela-sela Sidang Tanwir di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Minggu (25/11).

Sebelum terlibat acara tersebut, pihaknya juga sempat berkonsultasi dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah termasuk Ketua Pengurus Pusast, Haedar Nashir. Dahnil masih ingat bentul nasihat Haedar saat itu meminta dirinya agar berhati-hati ketika memutuskan terlibat dalam kegiatan tersebut.

“Berdasarkan nasihat tokoh. Sudahlah, Pemuda Muhammadiyah jangan terlalu keras. Nanti bantu saja sedikit. Kemudian nasihat Pak Haedar Nashir waktu itu hati-hati nanti dikerjai,” bebernya.

Selanjutnya Dahnil merasa nasihat Haedar benar-benar terjadi setelah dipanggil oleh Polda Metro Jaya pada Jumat (23/11). Polisi memanggil Dahnil untuk menyelidiki pertanggungjawaban pengunaan anggaran kegiatan Kemenpora yang mana Pemuda Muhammadiyah ikut menjadi peserta.

“Akhirnya kami ikut membantu. Tetapi sekarang faktanya kami seperti dikerjai,” tambah Dahnil.

Selain itu, Dahnil juga melihat ada beberapa kegiatan yang tak sesuai perencanaan. Misalnya kegiatan pengajian yang telah diajukan sebelumnya, justru berisi apel. Ketidaksesuaian realisasi kegiatan kemudian digunakan oleh PP Pemuda Muhammadiyah sebagai dasar hukum pengembalian dana dari Kemenpora.

“Jadi akhirnya karena secara hukum sebenarnya yang kami ajukan adalah pengajian kemudian realisasi jadi apel. Nah, di situ kontraknya menyebutkan kalau pengajian tidak dilaksanakan maka uang secara hukum perjanjiannya maka batal,” terangnya.

Sementara pengembalian uang Rp 2 miliar tersebut tak lain terkait harga diri Muhammadiyah dan PP Pemuda Muhammadiyah. “Maka kami memutuskan secara hukum kami mengembalikan uang Rp 2 miliar itu,”’pungkasnya.
(kumparan.com/25/11/18)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories